MAKIAN BARAT –Proyek pembangunan infrastruktur pengendalian abrasi atau swering (sheet pile) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk melindungi kawasan pesisir di Desa Bobawa, Kecamatan Makian Barat, justru berakhir pilu. Proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dengan nilai fantastis mencapai miliaran rupiah itu kini terlihat sia-sia. Bangunan yang baru rampung beberapa bulan lalu tersebut telah mengalami kerusakan parah berupa ambrol dan pergeseran struktur, justru ketika dibutuhkan untuk menghadang ganasnya ombak.
Lokasi proyek yang berada tepat di belakang Kantor Desa Bobawa ini kini menyisakan pemandangan memilukan. Sebagian besar konstruksi swering yang terbuat dari bahan beton dan baja terlihat patah, bergeser dari posisi awal, bahkan sebagian materialnya hilang tergerus ombak. Ironisnya, alih-alih memberikan rasa aman, proyek yang gagal ini justru mengancam eksistensi Kantor Desa Bobawa yang berada tepat di belakangnya. Ombak besar yang kerap menerjang pesisir Makian Barat kini dengan leluasa menggerus tanah di sekitar bangunan yang ambrol, mengancam struktur bangunan kantor desa yang saat ini mulai menunjukkan retakan-retakan kecil.
“Proyek ini anggarannya besar, miliaran. Masyarakat awalnya senang karena berharap desa aman dari abrasi. Tapi sekarang, baru beberapa bulan, sudah hancur. Malah tambah parah, Kantor Desa jadi terancam. Ini jelas pemborosan uang negara yang sia-sia,” ujar salah seorang warga Desa Bobawa yang enggan disebutkan namanya, kepada wartawan, Rabu (2/4/2026).
Warga mencurigai adanya kelemahan spesifikasi teknis dan kualitas material yang tidak sesuai dengan kondisi ombak di wilayah pesisir barat Pulau Makian yang terkenal ganas. Mereka mempertanyakan proses pengawasan proyek yang dinilai tidak ketat selama masa konstruksi berlangsung.
“Ombak di sini besar, apalagi pasang naik. Swering yang dibangun ini kelihatannya tidak cukup kuat. Seharusnya pihak kontraktor dan pengawas dari provinsi memperhitungkan itu. Sekarang uang negara habis, masyarakat malah dihadapkan pada ancaman baru,” sesal tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, aparat Desa Bobawa belum memberikan keterangan resmi terkait ancaman kerusakan yang membayangi kantor desa mereka. Demikian halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara selaku instansi pengampu anggaran. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon belum mendapatkan respons.
Kerusakan infrastruktur yang baru selesai dibangun ini menyisakan pertanyaan besar tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Masyarakat Desa Bobawa kini berharap adanya audit investigasi dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran anggaran miliaran rupiah yang nyaris tanpa sisa itu. Mereka juga mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan langkah darurat guna mencegah robohnya Kantor Desa Bobawa yang kini berada di garis terdepan menerjang ombak (Tim/FX)
