PAHLAWAN

Rahmat Abd Fatah

(Dosen Sosiologi FISIP UMMU).

Ada yang menarik dari kisah Socrates. Pada 399 sebelum Masehi, filsuf tua dari Athena itu dijatuhi hukuman mati. Ia dituduh merusak pikiran anak-anak muda dan tidak mengakui dewa-dewa yang dihormati kotanya. Dalam dialog Crito karya Plato, sahabatnya menawarkan kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Socrates menolak. Ia memilih menghadapi keputusan pengadilan yang menurutnya keliru. Beberapa waktu kemudian, ia mengakhiri hidupnya dengan meminum racun hemlock.

Seorang lelaki tua yang duduk di hadapan kematian, sementara negara yang mengadilinya merasa telah menjalankan hukum. Mungkin Socrates takut. Kita tak pernah benar-benar tahu. Namun, ada sesuatu yang ia pertahankan sampai akhir hayatnya, yaitu keyakinan bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran moral dan pikiran yang terus diperiksa. Ia telah menghabiskan hidupnya dengan bertanya, menguji keyakinan orang-orang Athena, dan mengusik mereka yang merasa paling mengetahui kebenaran.

Socrates tak pernah memimpin pasukan perang. Ia tak merebut wilayah atau mengibarkan bendera kemenangan. Ia menghadapi kekuasaan dengan pertanyaan. Dan pertanyaan, rupanya, dapat membuat sebuah negara merasa terancam. Dan bagi saya, secara meknawi ia adalah pahlawan bagi pikiran yang berani dan jujur.

Lalu, siapa sebenarnya pahlawan dalam pengertian masyarat dan negara kita? Pertanyaan itu kembali mengusik pikiran saya dan mungkin kita semua, bahwa setiap kali November tiba. Di Indonesia, kita mengenang pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Kita mengibarkan bendera, menggelar upacara, menaburkan bunga, dan mendengarkan pidato tentang pengorbanan. Anak-anak sekolah menghafal nama para pejuang. Di kantor-kantor pemerintahan, para pejabat berbicara tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Setelah itu, kehidupan berjalan seperti biasa. 

Saya tak melihat ada yang salah dengan upacara. Sebuah bangsa memang memerlukan ingatan sejarah. Dari sanalah generasi baru mengenal orang-orang yang telah mempertaruhkan hidupnya untuk kemerdekaan. Hanya saja, saya sering merasa ada sesuatu yang tertinggal setiap kali peringatan itu selesai. Kita begitu khidmat mengenang keberanian melawan penjajahan, tetapi dalam kehidupan bernegara, keberanian mengkritik kekuasaan kadang justru dipandang sebagai ancaman. Padahal sesunggujnya kritik menurut saya adalah ekspersi cinta kita kepada negara.

Kita memuji kejujuran para pejuang, sementara kebohongan politik dapat memperoleh pembelaan yang begitu bersemangat. Kita mengagungkan pengorbanan untuk rakyat, lalu menyaksikan jabatan publik diperebutkan seolah menjadi milik yang dapat diwariskan.

Aneh juga perjalanan republik ini. Dahulu, orang mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan bangsa dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Kini, sebagian warga harus mengumpulkan keberanian untuk sekadar mempertanyakan keputusan para penguasa. Tentu, saya sadar bahwa tidak setiap kritik mengandung kebenaran dan dasar cinta yang kuat. Kritik pun dapat lahir dari prasangka dan kepentingan. Tetapi bukankah negara demokratis semestinya menyediakan ruang bagi warga untuk memeriksa kekuasaan. Lagian konstitusi menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat, karenanya jika ada kontradiksi dalam bernegara, wajar dong rakyat bertanya.

Saya teringat Tan Malaka. Lelaki kelahiran Sumatera Barat itu menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengembaraan politik, pengasingan, penjara, dan pergulatan pemikiran. Ia menulis Madilog ketika bangsanya masih berada dalam cengkeraman kolonialisme. Melalui buku itu, Tan Malaka mengajak pembacanya membangun cara berpikir yang berpijak pada materialisme, dialektika, dan logika. Ia memahami betapa sulitnya membangun masyarakat merdeka apabila manusia masih menyerahkan pikirannya kepada kekuasaan, takhayul, dan kebiasaan yang tak pernah diperiksa.

Mungkin Tan Malaka sedang mengingatkan kita tentang sesuatu yang lebih jauh daripada pergantian penguasa. Sebuah bangsa dapat memperoleh kemerdekaan politik, memiliki pemerintahan sendiri, bahkan menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, sementara sebagian rakyatnya masih hidup dalam hubungan sosial yang membatasi kebebasan mereka. Kekuasaan kolonial memang telah berakhir. Tetapi ketimpangan ekonomi, dominasi politik, dan ketergantungan sosial mempunyai sejarah yang panjang. Sebagiannya bahkan dapat bertahan melalui institusi yang kita bangun sendiri. Dan itulah sebagaimana kenyataan carut marur polemik Wapres yang sedang ramai saat ini. 

Karl Marx pernah menelusuri bagaimana hubungan produksi membentuk pertentangan kepentingan antarkelas sosial. Dalam masyarakat yang timpang, mereka yang menguasai sumber daya ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk memengaruhi kehidupan orang lain. Pemikiran itu masih berguna ketika kita membaca kehidupan Indonesia sekarang. Kekayaan nasional terus diproduksi, pembangunan berlangsung, dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pemerintah. Namun, pertanyaan tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan sering tenggelam di balik angka-angka yang tampak menggembirakan. Yah, sebagaimana kita di Maluku Utara-lah. Bahkan kita di kuantifikasi sebagai provinsi terbahagia.

Cobalah sesekali kita melihat kehidupan masyarakat pesisir. Sebagaimana riset saya dan kolega di Fisip UMMU tentang dibo-dibo perempuan Maitara. Mereka para perempuan hebat dapat berangkat sebelum matahari terbit, menghadapi gelombang, menghabiskan bahan bakar, lalu pulang dengan hasil jualan yang nilainya sangat bergantung pada harga pasar dan jaringan perdagangan. Di rumah, mereka(perempuan) mengolah ikan, menjual hasil tangkapan, mengurus anak, dan menjaga ekonomi keluarga agar tetap berjalan. Pekerjaan mereka menopang kehidupan banyak orang. Tetapi posisi tawar mereka dalam menentukan harga, mengakses modal, dan memengaruhi kebijakan sering terbatas.

Saya kira, persoalan kepahlawanan menjadi menarik ketika kita menghubungkannya dengan kehidupan orang-orang seperti mereka. Sebab kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa mengandung janji tentang kehidupan yang lebih adil. Janji itu tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Para pendiri republik telah meletakkan arah. Generasi setelah mereka memikul tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Lantas, bagaimana kita menilai orang-orang yang sekarang memegang kekuasaan? Dalam perspektif Max Weber kekuasaan memerlukan legitimasi. Dalam negara modern, kewenangan dijalankan melalui aturan dan institusi yang diakui. Pemilihan umum memberi dasar legal bagi seseorang untuk memerintah. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan juga bergantung pada bagaimana kewenangan itu digunakan. Seorang pemimpin dapat memenangkan pemilihan secara sah, lalu menghadapi persoalan legitimasi ketika kebijakannya dianggap mengabaikan keadilan atau kepentingan publik.

Di sinilah demokrasi sering menghadapi ujian yang rumit. Rakyat memberikan mandat melalui pemilihan umum, kemudian menyerahkan pengelolaan negara kepada orang-orang yang terpilih. Dalam praktiknya, hubungan antara rakyat dan pemimpin dapat berubah menjadi hubungan ketergantungan. Kekuasaan yang semula diperoleh melalui mandat publik perlahan membangun lingkarannya sendiri. Ada keluarga, partai, pemilik modal, kelompok pendukung, dan jaringan kepentingan yang saling membutuhkan. Mereka mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk memengaruhi keputusan negara.

Antonio Gramsci menyebut hegemoni sebagai salah satu cara dominasi memperoleh persetujuan sosial. Kekuasaan dapat bertahan ketika masyarakat menerima nilai dan kepentingan kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kehidupan politik, kita mengenal berbagai ungkapan yang terdengar sederhana, yaitu politik memang membutuhkan biaya besar, jabatan wajar diberikan kepada orang dekat, dan kesetiaan kepada pemimpin merupakan bukti pengabdian. Kalimat-kalimat seperti itu dapat membentuk kebiasaan berpikir. Lama-kelamaan, masyarakat kehilangan kepekaan terhadap persoalan yang seharusnya dipertanyakan.

Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana kekuasaan dan ketimpangan dapat terus diproduksi melalui kepemilikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Seorang anak yang lahir dalam keluarga berpengaruh mempunyai akses terhadap jaringan dan kesempatan yang mungkin sulit dijangkau anak dari keluarga miskin. Dalam politik, keadaan tersebut dapat memengaruhi proses perekrutan pemimpin. Partai politik yang seharusnya menjadi ruang kaderisasi demokratis pun berisiko berubah menjadi tempat bertemunya modal, popularitas, dan kepentingan elite.

Saya kemudian membayangkan seorang anak nelayan dari pulau kecil di Maluku Utara. Ia cerdas, rajin membaca, dan mempunyai cita-cita menjadi pemimpin bangsanya. Tetapi sekolahnya kekurangan fasilitas, keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi, dan jaringan sosialnya terbatas. Di tempat lain, seorang anak pejabat tumbuh dengan akses pendidikan yang baik, lingkungan politik yang luas, dan kesempatan untuk mengenal orang-orang berpengaruh sejak kecil. Keduanya mempunyai hak politik yang sama menurut konstitusi. Perjalanan menuju kekuasaan, tentu saja, dapat berlangsung dengan peluang yang sangat berbeda.

Apakah republik ini telah menyediakan jalan yang cukup adil bagi keduanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada pengertian pahlawan. Kita sering menghubungkannya dengan keberanian menghadapi musuh, kesediaan berkorban, dan kesetiaan kepada tanah air. Semua itu mempunyai tempat penting dalam sejarah. Tetapi kepahlawanan juga mengandung tanggung jawab terhadap kehidupan manusia. Seseorang dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsanya karena ia percaya bahwa manusia mempunyai martabat yang harus dihormati. Tanpa keyakinan itu, perjuangan mudah berubah menjadi perebutan kekuasaan antara kelompok yang saling ingin menguasai.

Dalam tradisi Islam, kita mengenal gagasan tentang amanah dan keadilan. Al-Qur’an, dalam Surah An-Nisa ayat 58, memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil. Pesan tersebut mempunyai makna politik yang mendalam. Jabatan mengandung tanggung jawab moral terhadap manusia yang kehidupannya dipengaruhi oleh keputusan penguasa. Kekuasaan memperoleh kehormatannya ketika digunakan untuk menjaga hak, melindungi yang lemah, dan mencegah kezaliman.

Dari sini saya melihat kemungkinan memahami kepahlawanan dalam dimensi profetik. Ada keberanian moral untuk membela kebenaran, kesadaran untuk membebaskan manusia dari penindasan, dan kesediaan memperjuangkan kehidupan yang lebih manusiawi. Dalam pengertian ini, kepahlawanan dapat tumbuh di ruang-ruang kehidupan yang jauh dari medan perang. Ia hadir ketika seorang hakim menolak tekanan politik, seorang guru mempertahankan hak murid-muridnya, seorang jurnalis mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, atau seorang perempuan pesisir memperjuangkan hak masyarakat atas ruang hidupnya.

Mereka mungkin tak pernah membayangkan dirinya sebagai pahlawan. Sebagian bahkan hanya merasa sedang menjalankan kewajiban. Tetapi sejarah kehidupan manusia sering bergerak melalui tindakan orang-orang yang berani mempertahankan prinsip ketika keadaan mendorong mereka untuk menyerah.

Tentu, kita perlu berhati-hati menggunakan sebutan pahlawan. Pengorbanan dapat dilakukan untuk tujuan yang keliru. Keberanian dapat dipakai membela kepentingan yang merugikan orang lain. Sejarah juga memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh besar mempunyai keterbatasan dan kesalahan. Karena itu, penghormatan kepada pahlawan memerlukan kesadaran kritis. Kita dapat menghargai jasa seseorang sambil memeriksa keputusan dan gagasannya. Kepahlawanan kehilangan makna apabila berubah menjadi pemujaan yang melarang pertanyaan.

Saya justru khawatir ketika sebuah bangsa terlalu sibuk membangun monumen, memperbanyak gelar kehormatan, dan mengulang pidato perjuangan, sementara nilai yang diwariskan para pejuang semakin jauh dari praktik kekuasaan. Kita dapat menamai jalan dengan nama pahlawan, lalu membiarkan ketidakadilan berlangsung di sepanjang jalan itu. Kita dapat memasang potret para pendiri bangsa di ruang pemerintahan, sementara keputusan yang dibuat di bawah potret tersebut mengabaikan kepentingan rakyat.

Barangkali itulah ironi yang paling halus dalam kehidupan bernegara. Sejarah memperoleh tempat terhormat di dinding, sedangkan cita-citanya harus terus berjuang mencari tempat dalam kenyataan hidup.

Saya tak ingin mengurangi penghormatan kepada mereka yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Tanpa perjuangan generasi terdahulu, kita mungkin tidak mempunyai republik yang hari ini dapat kita perdebatkan dengan bebas. Tetapi penghormatan yang sungguh-sungguh menuntut keberanian memeriksa keadaan bangsa yang mereka tinggalkan. Apakah pendidikan telah membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin? Apakah hukum mampu melindungi warga ketika berhadapan dengan kekuasaan? Apakah pembangunan memberi kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat yang selama ini berada di pinggiran?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kurang menyenangkan untuk didengar dalam sebuah upacara. Apalagi ketika semua orang sedang berusaha tampil khidmat. Namun, saya membayangkan para pejuang dahulu pun mengajukan pertanyaan yang tidak menyenangkan bagi penguasa kolonial. Mereka menolak menerima keadaan sebagai nasib yang tak dapat diubah. Dari kegelisahan itulah keberanian politik tumbuh.

Kini kita hidup dalam zaman yang berbeda. Penjajah kolonial telah pergi. Bendera Merah Putih berkibar di seluruh negeri. Kita mempunyai konstitusi, pemerintahan, parlemen, pengadilan, dan pemilihan umum. Seluruh perangkat itu memberi kita kesempatan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil. Persoalannya terletak pada manusia yang menjalankannya, kepentingan yang memengaruhinya, serta keberanian masyarakat untuk terus mengawasinya.

Mungkin pahlawan hari ini sedang berada di antara kita. Ia tak mengenakan seragam perjuangan. Namanya tak muncul dalam buku sejarah. Ia bisa seorang warga biasa yang menolak menjual suaranya, seorang pejabat yang memilih kehilangan jabatan daripada menyalahgunakan kewenangan, atau seorang anak muda yang terus mempertanyakan ketidakadilan meskipun suaranya belum didengar.

Saya kira, mereka sedang menjaga sesuatu yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, yaitu suatu ikhtiar bagi manusia untuk hidup merdeka, bermartabat, dan diperlakukan secara adil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *