LPI: BPK Jangan Gentar, Hentikan Intervensi Audit Tunjangan DPRD Malut!

Maluku Utara – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara agar tidak gentar menghadapi tekanan maupun dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat proses audit investigasi perkara tunjangan DPRD Maluku Utara.

Informasi mengenai dugaan upaya menghalangi proses pemeriksaan BPK tersebut kini telah menjadi perhatian publik Maluku Utara. LPI menilai, segala bentuk tekanan terhadap lembaga pemeriksa negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan, terlebih perkara tersebut tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, menegaskan bahwa BPK harus tetap menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, serta bebas dari tekanan pihak mana pun.

“BPK tidak perlu gentar terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan intervensi untuk menghambat proses audit perkara tunjangan DPRD Maluku Utara. Pemeriksaan harus berjalan secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang merasa memiliki kepentingan lalu berupaya menghalangi kerja lembaga negara,” tegas Rajak.

Menurutnya, proses audit tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan tunjangan DPRD Maluku Utara yang kini menjadi perhatian luas masyarakat.

LPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama mengawal proses pemeriksaan BPK, sekaligus memberikan dukungan agar lembaga tersebut dapat bekerja tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

“Kami meminta masyarakat ikut mengawal proses ini. LPI akan terus mengawasi perkembangan pemeriksaan hingga perkara ini benar-benar tuntas. Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan justru terhambat oleh kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.

Rajak turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memonitor perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, masyarakat Maluku Utara menaruh harapan besar agar dugaan kasus tunjangan DPRD ini segera memperoleh kepastian hukum dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang diduga berupaya mengintervensi proses audit agar segera menghentikan segala bentuk manuver yang berpotensi menghambat pemeriksaan.

“Kalau memang ada pihak yang mencoba mengintervensi kerja BPK, hentikan. Jangan bermain di balik proses pemeriksaan. Setiap upaya yang bertujuan menghambat pengungkapan perkara harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.

LPI mengaku menerima informasi mengenai dugaan manuver sejumlah pihak yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pola yang diduga dilakukan, yakni membangun komunikasi intensif dengan relasi politik di BPK RI, dengan tujuan memengaruhi BPK Perwakilan Maluku Utara agar tidak melakukan audit investigasi terhadap perkara yang ditangani Kejati Maluku Utara.

Dugaan tersebut semakin menjadi sorotan setelah permintaan audit penghitungan kerugian negara yang diajukan Kejati Maluku Utara disebut belum menunjukkan perkembangan selama kurang lebih 10 bulan sejak pengajuan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai lambannya proses audit, terlebih ketika perkara tersebut dinilai membutuhkan kepastian hukum dan penanganan yang serius.

Meski demikian, dugaan adanya intervensi maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Di sisi lain, LPI mendesak Kejati Maluku Utara agar tidak hanya menunggu hasil audit BPK, tetapi juga secara aktif mengawal dan mempercepat proses penghitungan kerugian negara.

Rajak menilai, Kejati perlu mengambil langkah proaktif dengan melakukan koordinasi intensif bersama BPK, sehingga proses audit tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.

“Kejati harus jemput bola, jangan hanya menunggu bola. Jika hasil audit menjadi salah satu tahapan penting untuk menuntaskan perkara ini, maka harus ada upaya serius untuk mendorong percepatan pemeriksaan. Jangan sampai perkara ini terus menggantung karena menunggu hasil audit,” tegasnya.

LPI mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, perkara tersebut disebut telah memasuki tahapan yang dinilai krusial menuju penetapan tersangka. Namun, proses tersebut masih menunggu hasil audit BPK terkait penghitungan kerugian negara.

Karena itu, LPI meminta Kejati Maluku Utara memastikan seluruh tahapan berjalan secara serius, transparan, dan tidak terhambat oleh kepentingan pihak mana pun.

“Publik sudah terlalu lama menunggu kepastian. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara ini sengaja dibiarkan berlarut-larut. BPK harus bekerja tanpa tekanan, Kejati harus aktif mengawal audit, dan siapa pun yang mencoba menghambat proses hukum harus ditindak sesuai aturan,” pungkas Rajak. (Tim/FX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *