Maluku Utara – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Halvi Yuni Moraza, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyaluran KUR di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Jumat (26/6/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media usai rakor, Halvi menegaskan bahwa evaluasi rutin menjadi langkah strategis untuk memastikan program KUR berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan yang tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan penyaluran KUR benar-benar diterima masyarakat yang berhak, tepat sasaran, tepat alokasi, dan tepat jumlah. Ini merupakan amanat Presiden yang harus terus kami kawal bersama,” tegas Halvi.
Menurutnya, keberhasilan program KUR tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pihak, mulai dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga lembaga penyalur nonbank.
Halvi mengungkapkan, Rakor di Maluku Utara merupakan forum evaluasi ke-67 yang dilaksanakan sejak pemerintahan saat ini berjalan. Dari rangkaian evaluasi tersebut, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus menghadirkan sejumlah perbaikan dalam tata kelola penyaluran KUR.
“Empat pertemuan terakhir telah menghasilkan banyak perbaikan. Tidak hanya di internal Kementerian UMKM, tetapi juga bagi penyelenggara KUR, regulator seperti OJK, BPKP, hingga Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam memperkuat sistem pengawasan dan monitoring sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, efektivitas penyaluran KUR terus meningkat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Tak hanya membahas penyaluran KUR, rakor juga menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai program pendukung pembiayaan usaha, termasuk optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penguatan ekosistem UMKM agar semakin berdaya saing.
Pada kesempatan itu, Halvi turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang dinilai berperan aktif dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional.
“Bank Indonesia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan wirausaha, mendorong UMKM naik kelas hingga membuka peluang UMKM menembus pasar ekspor. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar pelaku usaha kita semakin kuat dan mampu bersaing,” katanya.
Lebih lanjut, Halvi menegaskan bahwa forum koordinasi tersebut juga menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Masukan dari masyarakat, perbankan, regulator, hingga kementerian terkait akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan penyaluran KUR.
“Kami ingin memastikan KUR benar-benar menjadi instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembiayaan harus mudah diakses, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Halvi. (Tim/FX)
