Maluku Utara – Kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Hairil H. Hukum untuk memimpin Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) secara definitif dinilai menjadi pengakuan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkannya selama mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt).
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (16/7/2026), menandai babak baru bagi BPBJ dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Selama memimpin BPBJ sebagai Plt, Hairil dikenal aktif melakukan berbagai pembenahan pada sistem pengadaan pemerintah. Sejumlah langkah yang ditempuh berfokus pada penyederhanaan proses lelang, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.
Berbagai upaya tersebut dinilai mampu menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kepercayaan yang kini diberikan secara definitif menjadi sinyal bahwa pembenahan yang telah dilakukan memperoleh apresiasi dari pemerintah daerah. Dengan kewenangan penuh sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Hairil diharapkan dapat melanjutkan berbagai program reformasi yang telah dirintis serta menghadirkan inovasi dalam sistem pengadaan pemerintah.
Momentum pelantikan tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku Utara menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh hanya disibukkan dengan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, proses yang sederhana, serta tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi arah pembangunan birokrasi ke depan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga didorong untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja. Setiap OPD diminta terus mengembangkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Dengan pengalaman yang dimiliki dan rekam jejak selama memimpin BPBJ, Hairil H. Hukum kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa. Harapan pun tertuju pada keberlanjutan reformasi yang telah berjalan agar sistem pengadaan di Maluku Utara semakin efektif, transparan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. (Tim/FX)
