Rahmat Abd. Fatah
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Maluku Utara
Konon, Diogenes, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berjalan pada siang hari sambil membawa lentera yang menyala. Orang-orang merasa heran. Untuk apa mencari cahaya ketika matahari sedang terang-terangnya? Menurut kisah yang diwariskan tentang dirinya, Diogenes sedang mencari manusia yang jujur. Sebuah sindiran filosofis terhadap masyarakat yang begitu ramai membicarakan kebajikan, tetapi sering kehilangan kejujuran dalam kehidupannya sendiri.
Entah mengapa, kisah Diogenes kembali mengusik pikiran saya ketika menikmati kopi bersama Senior Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI). Di antara percakapan mengenai perjalanan demokrasi elektoral Indonesia, saya membayangkan seandainya Diogenes hidup pada zaman kita. Barangkali ia akan memasuki kantor-kantor partai, mendatangi para kandidat, menyusuri kampung, bahkan menghadiri rapat-rapat kekuasaan sambil membawa lenteranya. Kali ini, mungkin yang dicarinya adalah kedaulatan rakyat. Sebab, semakin sering kita mendengar ungkapan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, semakin banyak pula pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah demokrasi.
Setiap musim pemilihan tiba, rakyat mendadak menjadi manusia paling berharga dalam republik ini. Para kandidat turun dari kendaraan mewah, memasuki lorong-lorong kampung, menyalami nelayan, memeluk petani, duduk bersama pedagang kecil, bahkan tampak begitu akrab dengan kehidupan orang-orang yang sebelumnya jarang mereka jumpai. Senyum dibagikan, janji diucapkan, dan harapan ditanamkan. Betapa indah wajah demokrasi ketika kekuasaan sedang membutuhkan suara rakyat.
Sayangnya, keakraban politik sering memiliki usia yang pendek. Setelah suara dihitung dan jabatan dibagikan, rakyat kembali sibuk dengan persoalan hidupnya. Nelayan berhadapan dengan ketidakpastian hasil tangkapan, petani menghitung ongkos produksi, buruh mencari kepastian upah, dan pedagang kecil berjuang mempertahankan penghasilan. Sementara itu, sebagian elite politik mulai menghitung posisi, mengatur kepentingan, membangun koalisi, dan menyiapkan jalan menuju perebutan kekuasaan berikutnya. Demokrasi seperti memiliki kalender kasih sayang tersendiri. Rakyat dirindukan menjelang pemilihan, lalu perlahan dilupakan ketika kekuasaan telah berada dalam genggaman.
Saya kemudian bertanya dalam hati, jangan-jangan demokrasi kita sedang mengalami semacam kelainan sosial. Rakyat begitu berdaulat ketika dibutuhkan, tetapi kehilangan daya tawarnya ketika kekuasaan telah terbentuk. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan itu begitu luhur. Namun, kehidupan politik selalu menuntut kita memeriksa jarak antara cita-cita konstitusi dan kenyataan sosial. Sebab, hukum dapat memberikan kesetaraan hak, sementara struktur ekonomi dan kekuasaan menentukan seberapa jauh seseorang mampu menggunakan hak tersebut secara merdeka.
Dalam pemilihan umum, seorang nelayan memiliki satu suara. Seorang buruh, petani, dosen, pengusaha, pejabat, bahkan pemilik modal besar juga memiliki satu suara. Di hadapan surat suara, semuanya memperoleh kedudukan formal yang sama. Tetapi mari kita periksa kehidupan mereka. Seorang nelayan yang sedang kesulitan membeli bahan bakar untuk melaut tentu menghadapi situasi berbeda ketika seseorang datang menawarkan uang menjelang pemilihan. Di rumahnya ada kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, dan mungkin utang yang belum selesai. Sementara itu, pemilik modal memiliki kemampuan membiayai kampanye, membangun jaringan politik, menguasai ruang promosi, dan mendekati pusat pengambilan keputusan. Keduanya memiliki satu suara, tetapi kekuatan mereka dalam memengaruhi arena politik sangat berbeda.
Di sinilah kesetaraan elektoral berhadapan dengan ketimpangan sosial. Karl Marx sejak lama mengingatkan bahwa kehidupan politik memiliki hubungan mendalam dengan kondisi material masyarakat. Pierre Bourdieu kemudian menjelaskan bagaimana modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik memengaruhi posisi seseorang dalam arena kekuasaan. Dalam demokrasi elektoral, ketimpangan modal dapat menentukan siapa yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi keputusan publik. Suara rakyat memang dihitung dengan nilai yang sama, tetapi kemampuan membentuk pilihan politik tersebar secara timpang.
Karena itu, saya sering merasa ada sesuatu yang keliru ketika pembicaraan mengenai politik uang terlalu sibuk menyalahkan rakyat kecil. Orang miskin dituduh menjual suara, kesadaran politik mereka dipertanyakan, bahkan tidak jarang mereka dijadikan kambing hitam atas buruknya kualitas demokrasi. Lalu, siapa yang menyediakan uang? Siapa yang mengorganisasi pembagiannya? Siapa yang membangun jaringan perantara? Dari mana seluruh biaya itu berasal? Dan mengapa jabatan politik dianggap begitu berharga sehingga seseorang bersedia menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi pusat perhatian kita. Jangan sampai rakyat yang menerima sejumlah uang terus diadili secara moral, sementara mereka yang membangun industri pembelian suara justru menikmati kehormatan sebagai elite politik.
Saya membayangkan sebuah percakapan sederhana di warung kopi. Seorang warga berkata, “Kalau ada kandidat kasih uang, ambil saja. Belum tentu setelah terpilih dia ingat kita” Kalimat imajiner ini menggambarkan suatu cara berpikir yang patut diteliti. Di dalamnya terdapat ketidakpercayaan terhadap janji politik, pengalaman kekecewaan, serta perhitungan mengenai manfaat yang mungkin hanya datang sekali dalam lima tahun. Pandangan semacam itu tentu tidak membenarkan politik uang. Namun, mengutuk perilaku pemilih tanpa memahami kondisi sosial yang membentuknya hanya akan membuat pendidikan politik kehilangan pijakan.
Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam Electoral Dynamics in Indonesia (2016) memperlihatkan bagaimana politik uang, patronase, dan jaringan perantara bekerja dalam kompetisi elektoral Indonesia. Kajian tersebut kemudian diperdalam oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot melalui Democracy for Sale (2019), yang menjelaskan pentingnya klientelisme, jaringan informal, serta distribusi sumber daya dalam hubungan antara kandidat dan pemilih. Temuan-temuan tersebut memberi pelajaran bahwa politik uang memiliki organisasi sosialnya sendiri. Ia dapat dibangun jauh sebelum hari pencoblosan melalui kedekatan personal, pemberian bantuan, pemeliharaan jaringan, dan harapan memperoleh loyalitas politik.
Dalam hubungan semacam itu, kekuasaan bekerja dengan cara yang kadang sangat halus. Seseorang menerima bantuan, kemudian merasa memiliki utang budi. Kedekatan sosial perlahan berubah menjadi kewajiban politik. Orang mulai merasa sungkan untuk berbeda pilihan, bahkan ketika tidak ada ancaman yang disampaikan secara langsung. Tentu tidak semua bantuan atau hubungan kekerabatan merupakan praktik klientelisme. Namun, kita perlu memahami kapan solidaritas sosial mulai dimanfaatkan untuk membangun ketergantungan elektoral. Sebab, kebebasan memilih dapat melemah ketika seseorang merasa harus mempertaruhkan hubungan sosial dan sumber penghidupannya demi mempertahankan pilihan politik.
Persoalan serupa dapat muncul dalam hubungan antara bantuan sosial dan kekuasaan. Negara berkewajiban melindungi warga yang menghadapi kerentanan ekonomi. Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang memiliki dasar hukum, anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, politik kadang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah kewajiban negara menjadi kemurahan hati seseorang. Bantuan yang dibiayai uang publik dapat tampil dengan wajah personal seorang pejabat. Nama, foto, dan simbol kekuasaan memperoleh ruang yang lebih besar daripada penjelasan mengenai hak masyarakat. Akibatnya, warga berisiko merasa berutang kesetiaan kepada penguasa atas sesuatu yang sesungguhnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Kita tentu harus berhati-hati. Penyaluran bantuan menjelang pemilihan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Harus ada pemeriksaan terhadap aturan, mekanisme, bukti penyalahgunaan kewenangan, dan hubungannya dengan kepentingan elektoral. Namun, secara sosiologis, kita patut mempertanyakan bagaimana kekuasaan membangun legitimasi melalui distribusi sumber daya publik. Antonio Gramsci membantu menjelaskan bagaimana dominasi dapat memperoleh persetujuan melalui pembentukan nilai, gagasan, dan cara pandang masyarakat. Ketika warga mulai memandang hak sosial sebagai hadiah pribadi penguasa, hubungan antara negara dan rakyat berisiko kehilangan dasar kewargaan yang setara.
Saya kira Maluku Utara memiliki ruang kajian yang menarik untuk membaca persoalan tersebut. Kita hidup dalam masyarakat kepulauan dengan hubungan sosial yang relatif dekat. Kekerabatan, pertemanan, ketokohan, ikatan komunitas, dan jaringan ekonomi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut memiliki kekuatan sosial yang besar dalam menjaga solidaritas. Orang saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Keluarga dan komunitas menyediakan perlindungan ketika institusi formal belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan warga. Namun, bagaimana jika hubungan kekerabatan digunakan untuk mengarahkan pilihan politik? Bagaimana jika ketergantungan pekerjaan membuat seseorang takut berbeda pilihan dengan atasannya? Bagaimana jika akses terhadap bantuan, pekerjaan, atau sumber daya tertentu perlahan membentuk kewajiban mendukung kandidat?
Pertanyaan itu perlu dijawab melalui penelitian yang serius. Kita tidak boleh terburu-buru menganggap setiap hubungan kekerabatan sebagai tekanan politik. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan dominasi yang bekerja melalui hubungan sosial yang tampak akrab. Max Weber membantu kita memahami kekuasaan melalui kemampuan seseorang menjalankan kehendaknya dalam hubungan sosial, termasuk ketika menghadapi perlawanan. Dalam kehidupan elektoral, dominasi dapat hadir melalui hierarki jabatan, ketergantungan ekonomi, rasa sungkan, atau ketakutan kehilangan kesempatan. Seseorang mungkin tidak pernah diperintah secara terbuka untuk memilih kandidat tertentu, tetapi merasa bahwa masa depan pekerjaannya bergantung pada sikap politik yang ditunjukkannya.
Belum selesai kita menghadapi politik uang dan patronase, demokrasi kini memasuki medan pertarungan digital. Telepon genggam telah menjadi ruang kampanye yang hampir tidak pernah tidur. Informasi politik bergerak dari satu grup percakapan ke grup lainnya. Potongan video, gambar, tuduhan, dan cerita mengenai kandidat dapat menyebar sebelum orang sempat memeriksa kebenarannya. Perkembangan kecerdasan buatan bahkan memungkinkan wajah dan suara seseorang direkayasa untuk menciptakan kesan bahwa ia mengatakan atau melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Betapa berbahayanya ketika kebohongan dapat diproduksi secara massal, sementara kemampuan masyarakat memeriksa fakta tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Namun, kritik politik yang keras tidak boleh serta-merta disebut kampanye hitam. Mengungkap rekam jejak buruk berdasarkan fakta merupakan bagian dari pengawasan demokratis. Yang harus dilawan ialah fitnah, fabrikasi, dan manipulasi informasi. Demokrasi membutuhkan warga yang berani berpikir, mempertanyakan klaim, dan menolak tunduk pada propaganda. Sebab, kekuasaan yang mampu mengendalikan informasi memiliki peluang besar memengaruhi cara masyarakat memahami kenyataan.
Percakapan sambil menikmati kopi bersama Senior Jeirry membawa pikiran saya pada kebutuhan memperluas cara kita memahami pendidikan pemilih. Selama ini, pendidikan pemilih kerap berpusat pada prosedur: bagaimana terdaftar, menggunakan hak suara, mencoblos dengan benar, dan menghindari pelanggaran. Semua itu penting. Namun, persoalan demokrasi telah bergerak jauh memasuki kehidupan sosial masyarakat. Pilihan politik dapat terbentuk melalui ketimpangan ekonomi, patronase, dominasi birokrasi, jaringan kekerabatan, kekuatan modal, dan manipulasi informasi. Karena itu, pendidikan pemilih perlu memiliki keberanian untuk memasuki wilayah-wilayah tersebut.
Bagi saya, inilah salah satu pekerjaan intelektual yang perlu dikembangkan melalui Komite Pemilih Indonesia (TePI) Maluku Utara. Kita membutuhkan pendidikan pemilih yang membantu masyarakat memahami siapa yang memengaruhi pilihannya, kepentingan apa yang bekerja, serta bagaimana mempertahankan kebebasan politik di tengah hubungan sosial yang timpang. Kita perlu membangun ruang dialog, penelitian, dan pendidikan politik yang tumbuh dari pengalaman konkret masyarakat. Dari kampus hingga kampung, dari pasar hingga pesisir, dari ruang diskusi hingga warung kopi. Demokrasi harus terus diperiksa melalui pengalaman hidup rakyat yang namanya begitu sering disebut dalam pidato-pidato kekuasaan.