Jakarta – Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan menampilkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara hingga periode Juni 2026. Data tersebut merupakan APBD murni Tahun Anggaran 2026 yang dihimpun melalui sistem pelaporan keuangan daerah per 21 Juni 2026.
Berdasarkan data tersebut, Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan sebesar Rp1,077 triliun, dengan realisasi mencapai Rp249,45 miliar atau sebesar 23,16 persen. Pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp790,23 miliar, dengan realisasi sebesar Rp238,16 miliar atau 30,14 persen.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp197,19 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp11,29 miliar atau 5,72 persen. Komponen PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp82,45 miliar dengan realisasi Rp11,03 miliar (13,37 persen), Retribusi Daerah sebesar Rp4,89 miliar dengan realisasi Rp0,18 miliar (3,66 persen), serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp107,85 miliar dengan realisasi hanya Rp0,08 miliar (0,08 persen).
Untuk kelompok Pendapatan Lainnya, Halmahera Utara mengalokasikan sebesar Rp89,75 miliar, yang terdiri atas pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp79,79 miliar dan pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,96 miliar, namun hingga Juni 2026 belum tercatat realisasi.
Dari sisi belanja, APBD Halmahera Utara tahun 2026 menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp1,075 triliun, dengan realisasi sebesar Rp220,34 miliar atau 20,49 persen. Belanja tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp423,38 miliar dengan realisasi Rp120,96 miliar (28,57 persen), serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp377,13 miliar dengan realisasi Rp63,97 miliar (16,96 persen).
Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebesar Rp73,07 miliar dengan realisasi Rp7,75 miliar (10,61 persen). Adapun Belanja Lainnya mencapai Rp201,58 miliar dengan realisasi Rp27,66 miliar (13,72 persen), yang mencakup Belanja Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Terduga.
Pada sisi pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp2,00 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah belum menunjukkan realisasi hingga periode pelaporan.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja daerah, dengan selisih sekitar Rp29,11 miliar.
Data ini disajikan berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 21 Juni 2026, yang merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah secara nasional. (Tim/FX)
