Maluku Utara– Isu besar kembali mengguncang Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Publik dikejutkan dengan traemuan dan analisis yang mengindikasikan adanya monopoli proyek-proyek strategis di lingkungan Pemprov Malut yang diduga kuat dikuasai oleh jaringan keluarga besar Gubernur Sherly Tjoanda Laos, atau yang akrab disapa “Ole Toni”
Tidak tanggung-tanggung, mulai dari proyek rehabilitasi rumah dinas pejabat, pembangunan jalan, irigasi, hingga pengaspalan jalan provinsi senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, semuanya diduga “di-handel” oleh nama-nama yang memiliki garis darah atau hubungan dekat dengan Gubernur.
Deretan Proyek “Mewah” di Tengah Efisiensi
Dalam dokumen yang viral di media sosial dan dikonfirmasi oleh berbagai sumber, setidaknya ada empat proyek besar yang menjadi sorotan utama karena diduga dimenangkan oleh keluarga atau kerabat dekat:
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur di Sofifi: Proyek ini disebut menelan anggaran fantastis mencapai Rp 8,9 miliar.
2. Jaringan Irigasi Aha dan Goal: Sebuah proyet vital untuk ketahanan pangan dengan nilai Rp 19 miliar lebih.
3. Bendungan dan Irigasi Wayamil: Nilainya mencapai Rp 7,2 miliar.
4. Jalan dan Jembatan Kedi-Galea serta Tolabit-Togoreba Tua: Ini yang paling mencolok, dengan pagu anggaran yang ditaksir mencapai Rp 72 miliar lebih.
Nama-nama yang disebut-sebut sebagai pihak penerima manfaat utama adalah Jhony Laos, Tony Laos, Fendi, dan Saldi. Keempat nama ini diduga merupakan kerabat langsung dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos .
Ironi Proyek “Trans Kieraha”
Yang menarik perhatian adalah pembangunan Jalan Trans Kieraha. Gubernur Sherly memang gencar mempromosikan proyek ini sebagai proyek strategis yang efisien. Awalnya proyek ini direncanakan menghabiskan Rp180 miliar, namun berkat “efisiensi” diklaim turun drastis menjadi Rp90 miliar .
Meskipun Gubernur mengklaim adanya penghematan, publik tetap menyoroti bahwa proyek senilai Rp90 miliar tersebut tetap merupakan angka yang sangat besar dan proses tender serta pelaksanaannya patut diawasi secara ketat, mengingat “jejak keluarga” yang kental di proyek-proyek sebelumnya.
Konflik Kepentingan Tambang dan Infrastruktur
Sorotan terhadap keluarga Gubernur tidak hanya berhenti di proyek infrastruktur publik yang dibiayai APBD. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) baru-baru ini juga membongkar gurita bisnis keluarga Gubernur yang mencengangkan di sektor sumber daya alam .
Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham mayoritas (71%) di PT Karya Wijaya, sebuah perusahaan tambang nikel di Pulau Gebe . Jabatan rangkap sebagai pejabat publik (Gubernur) sekaligus pemilik saham perusahaan tambang ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius. Lahan tambang seluas 1.145 hektar di Halmaera Selatan yang dikuasai keluarganya terbit pada masa transisi politik .
Bahkan, salah satu perusahaan tambang besar di Malut, PT Smart Marsindo, diberikan lampu hijau oleh Pemprov untuk membangun sekolah di Gebe. Meskipun terkesan sebagai program CSR, pengamat menilai adanya hubungan istimewa yang membuat perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga besar atau kolega Gubernur mendapat perlakuan khusus, baik dalam proyek fisik maupun perizinan .
Kontras dengan Janji Awal
Situasi ini sungguh kontras dengan janji Sherly Tjoanda di awal masa jabatannya. Ia pernah berkomitmen untuk tidak akan menyeret keluarga dalam urusan proyek pemerintah dan berjanji akan bekerja cepat serta cermat untuk “Maluku Utara Bangkit” .
Namun, fakta di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Hairil, yang merupakan sosok dengan kedekatan personal dengan Gubernur, kini menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebuah posisi yang sangat menentukan siapa saja pemenang tender proyek pemerintah .
Kesimpulan
Publik Maluku Utara kini resah. Alokasi anggaran pembangunan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru diduga mengalir deras ke “kantong” dinasti keluarga Laos-Tjoanda. Tuntutan akan akan transparansi dan audit infestigasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) serta KPK semakin menguat.
Masyarakat menilai suda saatnya ada pembedaan tegas antara kekuasaan Publik dan Bisnis Pribadi.Jika tidak mungkin program ” Maluku Utara Bangkit ” hanya akan menjadi mimpi yang dinikmati oleh segelintir orang (Fahmi/FX)
