Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI SULSEL) melontarkan kecaman keras terhadap tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan kapal kemanusiaan dalam ekspedisi Global Sumud Flotilla di perairan internasional dekat Siprus. Dalam insiden tersebut, salah satu relawan asal Indonesia, Andi Angga Prasadewa, turut ditangkap bersama delegasi kemanusiaan internasional lainnya.
Bagi PB IKAMI SULSEL, peristiwa ini bukan sekadar insiden diplomatik biasa, melainkan tamparan serius terhadap martabat kemanusiaan dan kewibawaan negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Andi Angga Prasadewa diketahui berangkat membawa misi kemanusiaan bersama lembaga Rumah Zakat dan disebut sebagai representasi generasi muda Sulawesi Selatan yang memilih turun langsung membantu korban konflik kemanusiaan di Gaza.
Ketua Bidang Divisi Hubungan Internasional PB IKAMI SULSEL, Muhammad Fauzan Alimuddin, menegaskan pemerintah Indonesia tidak boleh lagi berhenti pada level kecaman normatif atau pernyataan diplomatik yang dinilai terlalu lunak.
“Keselamatan Andi Angga Prasadewa dan seluruh relawan kemanusiaan adalah harga mati. Negara tidak boleh kalah cepat dari eskalasi situasi di lapangan. Kami mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera mengambil langkah konkret, taktis, dan terukur, bukan sekadar merilis pernyataan keprihatinan yang berulang tanpa dampak nyata,” tegas Fauzan dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Menurutnya, alasan tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel tidak boleh dijadikan dalih untuk lambannya perlindungan terhadap WNI yang kini berada dalam situasi rawan.
PB IKAMI SULSEL bahkan menilai pemerintah harus mengaktifkan seluruh instrumen diplomasi luar negeri secara agresif dan lintas negara untuk memastikan kondisi Andi Angga dan para relawan lainnya tetap aman, termasuk akses terhadap bantuan hukum, kesehatan, serta perlindungan hak asasi mereka selama penahanan.
Dalam pernyataannya, PB IKAMI SULSEL melayangkan lima tuntutan konkret kepada pemerintah pusat.
Pertama, Kemlu RI diminta segera memobilisasi tim khusus dari sejumlah perwakilan diplomatik terdekat seperti KBRI Amman, KBRI Kairo, KBRI Ankara, dan KBRI Roma untuk bergerak ke titik transit terdekat di Siprus. Kehadiran langsung perwakilan Indonesia dinilai penting agar negara memperoleh informasi real-time terkait kondisi fisik, status hukum, hingga keselamatan para relawan yang ditahan di bawah otoritas militer Israel.
Kedua, pemerintah didesak membangun tekanan diplomatik multilateral bersama negara-negara sahabat yang warganya ikut berada dalam konvoi kemanusiaan tersebut. PB IKAMI SULSEL menilai tekanan kolektif internasional harus dilakukan secara terbuka dan agresif agar Israel memberikan kejelasan resmi mengenai lokasi penahanan, status hukum, dan jaminan keselamatan seluruh relawan.
Ketiga, Indonesia diminta memanfaatkan posisinya dalam forum internasional, termasuk melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa dan New York, untuk mengajukan urgent appeal kepada Dewan HAM PBB dan International Committee of the Red Cross (ICRC). Langkah itu dianggap penting untuk membuka akses pemantauan independen terhadap kondisi para WNI yang ditahan serta mencegah potensi intimidasi fisik maupun tekanan hukum sepihak.
PB IKAMI SULSEL juga menyoroti adanya jurnalis media nasional dalam konvoi tersebut, sehingga tindakan penahanan dinilai bukan hanya menyasar relawan kemanusiaan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap pekerja pers di wilayah konflik.
Keempat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta aktif mendampingi keluarga korban dan membangun komunikasi intensif agar situasi kepanikan di pihak keluarga dapat diredam. Menurut PB IKAMI SULSEL, kehadiran pemerintah daerah sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tengah ketidakpastian informasi.
Kelima, Komisi I DPR RI didorong menggunakan jalur komunikasi informal antarparlemen atau Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membangun tekanan politik internasional kepada negara-negara sahabat yang memiliki pengaruh diplomatik di kawasan konflik.
PB IKAMI SULSEL menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga Andi Angga Prasadewa dipastikan dalam kondisi aman dan dipulangkan ke Indonesia. Organisasi tersebut juga mengaku telah mulai membangun komunikasi dengan pihak Rumah Zakat serta keluarga korban guna menyatukan data dan memperkuat langkah advokasi.
“Andi Angga berangkat membawa nama Indonesia dan misi kemanusiaan untuk perdamaian dunia. Sangat memalukan jika negara terlihat lamban ketika warganya ditahan militer asing saat menjalankan misi kemanusiaan. Kami menunggu keberanian dan langkah nyata pemerintah, bukan sekadar diplomasi basa-basi,” ujar Fauzan.
Fauzan juga mengungkapkan bahwa Andi Angga bukan sekadar kader atau relawan biasa baginya. Keduanya merupakan teman seangkatan dan pernah menempuh pendidikan bersama di Pesantren IMMIM Makassar.
“Ada rasa sedih, marah, dan emosional ketika sahabat kami yang membawa misi kemanusiaan justru ditahan. Ini bukan hanya soal politik internasional, ini soal nyawa warga negara Indonesia,” pungkasnya. (Tim/FX)
