Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Se-Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/5/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Iduladha serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah.”
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, unsur Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut, instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Iduladha.
Gubernur Sherly Tjoanda secara khusus memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara atas kinerjanya dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saya memberikan apresiasi besar kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara beserta jajaran yang terus bekerja menjaga stabilitas harga di pasaran. Ini penting agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Gubernur.
Menanggapi apresiasi tersebut, Kepala Disperindag Provinsi Maluku Utara, M. Rony Saleh, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan distribusi dan harga bahan pokok di seluruh wilayah Maluku Utara menjelang Iduladha.
“Pengawasan harga dan distribusi bahan pokok terus kami lakukan bersama TPID dan instansi terkait agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok,” kata Rony Saleh usai kegiatan.
Ia menambahkan, Disperindag juga rutin melakukan pemantauan pasar serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.
Selain pengawasan harga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Perum Bulog juga terus memastikan ketersediaan stok minyak goreng dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Sementara itu, Bank Indonesia turut memberikan dukungan dalam membantu biaya distribusi bahan pangan ke sejumlah wilayah di Maluku Utara, seperti Tidore, Sofifi, dan Ternate, guna menjaga kelancaran pasokan dan menekan inflasi daerah.
Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian melalui program pengembangan sawah menargetkan aktivasi lahan seluas 4.600 hektare di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Program tersebut juga disertai bantuan bibit bagi lahan sawah aktif di Maluku Utara guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui kegiatan HLM TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap koordinasi antarinstansi semakin kuat dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Maluku Utara. (Tim/FX)
