Sekot Ternate Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih, 78 Kelurahan Ditargetkan Miliki Gerai dan Gudang
Ternate – Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam mempercepat operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah Kota Ternate. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (21/5/2026).
Menurut Rizal, semangat pembentukan koperasi Merah Putih harus segera diwujudkan agar manfaatnya cepat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, saat ini bergerak berdasarkan regulasi dan arahan pemerintah pusat melalui surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 8 April 2026 tentang sinergi pendanaan pusat dan daerah dalam mendukung percepatan KKMP.
“Di Kota Ternate terdapat 78 kelurahan, dan setiap kelurahan nantinya membutuhkan satu gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, dalam surat Kemendagri tersebut diatur secara rinci mengenai peran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati dalam mendukung percepatan pembentukan dan operasional KKMP.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah kendala di lapangan, termasuk beberapa koperasi yang hingga kini belum memiliki lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung. Meski demikian, Rizal menegaskan seluruh proses tetap harus berjalan sesuai ketentuan dan regulasi pemerintah.
“Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi faktual di lapangan, pemerintah wajib melakukan rapat koordinasi untuk merespons berbagai informasi dan persoalan yang ditemukan, sehingga langkah cepat bisa segera diambil agar koperasi Merah Putih ini dapat segera beroperasi,” katanya.
Rizal mengungkapkan, dukungan percepatan pembangunan juga datang dari unsur TNI yang saat ini telah melakukan pembangunan di sejumlah titik. Hingga kini, tercatat sekitar delapan lokasi menggunakan aset milik Pemerintah Kota Ternate, satu lokasi menggunakan aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta satu lokasi lainnya memanfaatkan aset kementerian.
Selain itu, beberapa lokasi lain masih dalam tahap pembangunan dan penyelesaian administrasi.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, pekan depan Rizal mengaku akan menginstruksikan Bappelitbangda Kota Ternate serta BPKD Kota Ternate agar segera menggelar rapat koordinasi tingkat kecamatan guna membahas berbagai kendala teknis yang ditemukan di lapangan.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar seluruh persoalan bisa cepat diselesaikan sesuai arahan dalam surat Kemendagri,” ujarnya.
Terkait sumber pendanaan, Rizal menyebut pemerintah daerah dimungkinkan menggunakan APBD untuk mendukung percepatan program KKMP. Namun untuk tahap awal saat ini, proses pembangunan masih menggunakan dukungan APBN dari pemerintah pusat.
Sementara itu, terkait penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Rizal mengatakan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antarpemerintah daerah.
“Ini merupakan kerja sama antarpemerintah atau government to government (G to G). Karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat, maka seluruh pemerintah daerah harus saling mendukung dan bekerja sama,” pungkasnya. (Tim/FX)
