Jakarta – Konflik lahan antara masyarakat Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan perusahaan tambang Harita Group kini menjadi perhatian publik nasional. Di tengah masifnya ekspansi industri nikel di Pulau Obi, warga menilai kepentingan perusahaan lebih diutamakan dibanding hak hidup masyarakat lokal yang telah lama menggantungkan kehidupan mereka dari tanah dan kebun di wilayah tersebut.
Ketegangan memuncak setelah warga melakukan aksi protes terbuka di kawasan bandara perusahaan dengan membentangkan spanduk tuntutan penyelesaian sengketa lahan. Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan masyarakat yang merasa hak mereka perlahan disingkirkan demi memperluas kepentingan industri tambang.
Warga mengaku tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun mereka menilai investasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan rakyat kecil. Tanah yang disengketakan disebut merupakan sumber penghidupan masyarakat, mulai dari kebun hingga lahan warisan keluarga yang telah dikelola turun-temurun.
“Jangan jadikan rakyat korban demi kepentingan perusahaan besar,” demikian suara penolakan yang terus bergema dari masyarakat Obi.
Kasus ini memicu sorotan luas karena dianggap mencerminkan ketimpangan antara kekuatan korporasi dan posisi masyarakat lokal. Di satu sisi, industri tambang berkembang pesat dengan dukungan modal besar dan fasilitas modern. Tetapi di sisi lain, warga mengaku masih harus berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri.
Publik kini mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan langsung menyelesaikan konflik tersebut. Presiden Republik Indonesia diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas Harita Group di Pulau Obi, termasuk dugaan persoalan penguasaan lahan dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar.
Desakan pencabutan izin operasi perusahaan juga mulai menguat. Sejumlah pihak menilai negara tidak boleh membiarkan investasi berjalan tanpa memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Pulau Obi memang menjadi salah satu pusat industri nikel strategis nasional dalam mendukung program hilirisasi dan industri baterai kendaraan listrik. Namun masyarakat mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menghapus keadilan sosial bagi rakyat yang hidup di wilayah lingkar tambang.
Jika konflik terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, maka bukan hanya kepercayaan masyarakat yang akan hilang, tetapi juga muncul potensi konflik sosial berkepanjangan di daerah tersebut.
Bagi warga Obi, perjuangan ini bukan semata soal tanah. Ini adalah perjuangan mempertahankan hak hidup, ruang tinggal, dan masa depan mereka sendiri di tengah tekanan ekspansi industri tambang berskala besar. (Tim/FX)
