Maluku Utara – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik yang digelar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BPBJ Maluku Utara dalam mendorong transformasi digital sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah agar proses pengadaan barang dan jasa semakin profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.
Materi yang disampaikan meliputi penginputan dan pencatatan kontrak elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pemanfaatan Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), konsolidasi pengadaan barang dan jasa, hingga strategi peningkatan Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama BPBJ dalam memperkuat sistem pengadaan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola pengadaan tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kompetensi aparatur yang menjalankannya.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Hairil.
Ia menambahkan, digitalisasi melalui pemanfaatan SPSE, kontrak elektronik, dan katalog elektronik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan pemerintah.
Sementara itu, kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula.
Dalam sambutannya, Abdi mengapresiasi kolaborasi BPBJ Provinsi Maluku Utara dengan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dalam memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Ia menilai pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang menentukan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Karena itu, aparatur dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan efisien.
“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Abdi.
Melalui kegiatan ini, BPBJ Provinsi Maluku Utara berharap seluruh perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pelaku pengadaan di Kabupaten Kepulauan Sula semakin memahami implementasi regulasi dan pemanfaatan sistem digital. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan level kematangan UKPBJ sekaligus menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Tim/FX)
