Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Data Program Strategis Nasional (Pro SN) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara di Hotel Bella Ternate, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, serta didampingi Inspektur Provinsi Maluku Utara, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, dan Inspektur IV Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor turut dihadiri perwakilan Inspektorat, Bappeda, serta Dinas Sosial dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sekda Maluku Utara menegaskan bahwa pemenuhan data program strategis nasional menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah dan nasional.
Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota harus memiliki komitmen yang sama dalam menghadirkan data yang valid, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinkronisasi data sangat penting agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam pelaksanaan program pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis, terutama dalam proses penginputan dan pelaporan data di daerah.
Sejumlah pembahasan utama dalam rakor tersebut meliputi pemenuhan dan validasi data program strategis nasional, sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penguatan koordinasi lintas OPD, evaluasi kendala dalam penginputan dan pelaporan data, percepatan penyampaian data berbasis digital, hingga pengawasan dan monitoring pelaksanaan program di daerah.
Selain itu, peserta juga membahas peran strategis Inspektorat dalam pengawasan administrasi, Bappeda dalam perencanaan dan sinkronisasi pembangunan, serta Dinas Sosial dalam penyediaan data masyarakat penerima program pemerintah.
Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi dan koordinasi aktif antar peserta, dengan harapan mampu menghasilkan kesepahaman bersama terkait standar dan mekanisme pemenuhan data program strategis nasional di Maluku Utara.
Rakor dijadwalkan berlangsung selama satu hari dengan melibatkan seluruh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara. (Tim/FX)
