Ternate – Kota Ternate kembali menjadi rujukan daerah lain dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kali ini, giliran Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang datang langsung ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate untuk mempelajari strategi pengelolaan pajak dan retribusi yang dinilai berhasil mendorong pertumbuhan penerimaan daerah.
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) itu bukan sekadar agenda studi banding biasa. Di tengah tuntutan peningkatan kemandirian fiskal daerah, DPRD Halut tengah mencari formula yang tepat untuk memperkuat kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru dibentuk di kabupaten tersebut.
Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Halut, Oni Pulo, rombongan legislatif didampingi jajaran Sekretariat DPRD Halut dan diterima langsung oleh Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, bersama staf teknis.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi peningkatan PAD dibahas secara terbuka, mulai dari pengelolaan basis data wajib pajak, optimalisasi retribusi daerah, hingga inovasi pelayanan yang mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Oni Pulo mengakui, Kota Ternate saat ini menjadi salah satu daerah dengan performa penerimaan pajak yang cukup menonjol di Maluku Utara. Karena itu, pengalaman yang dimiliki BP2RD Ternate dinilai penting untuk dipelajari dan diterapkan di Halmahera Utara.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan di Kota Ternate. Pendapatan pajaknya terus meningkat dan tentu ada strategi yang bisa kami pelajari untuk diterapkan di Halmahera Utara,” kata Oni.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pembentukan Bapenda Halut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, DPRD merasa perlu menggali pengalaman daerah yang lebih dulu menunjukkan hasil positif dalam sektor perpajakan.
Ia menambahkan, sejumlah gagasan yang diperoleh dari diskusi bersama BP2RD Ternate akan segera dibahas lebih lanjut bersama Bapenda Halut melalui rapat kerja khusus.
“Kami tidak ingin hanya datang mendengar. Setelah kembali ke Halmahera Utara, hasil kunjungan ini akan kami tindak lanjuti bersama Bapenda agar bisa melahirkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.
Oni bahkan menyebut Kota Ternate sebagai salah satu daerah yang layak dijadikan percontohan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kalau bicara pendapatan pajak di Maluku Utara, harus diakui Kota Ternate menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Karena itu kami memilih datang ke sini untuk belajar,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyambut baik kunjungan DPRD Halut tersebut. Menurutnya, pertukaran pengalaman antardaerah merupakan hal penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara.
“Ini bukan hanya soal belajar dari Ternate, tetapi juga bagaimana kita saling bertukar informasi dan pengalaman. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, sehingga komunikasi seperti ini sangat penting,” ujar Mochtar.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperkuat sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal yang berdampak pada percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan DPRD Halut ke BP2RD Ternate juga menjadi sinyal bahwa isu peningkatan PAD kini semakin menjadi perhatian daerah-daerah di Maluku Utara. Di tengah keterbatasan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah menggali potensi pendapatan sendiri menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. (Tim/FX)
