Ternate – Penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius DPC Partai Gerindra Kota Ternate. Partai besutan Prabowo tersebut mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara hingga tuntas dan memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, aparat harus mampu mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang berada di balik dugaan penyadapan komunikasi kepala negara.
Pernyataan itu disampaikan Jamian dalam konferensi pers bersama jajaran pengurus dan kader Gerindra Kota Ternate, Kamis (5/11/2026).
Jamian menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan, kedaulatan, serta kehormatan institusi negara. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
“Penetapan tersangka harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Kami ingin aparat benar-benar bekerja sampai semua fakta terungkap. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Jamian.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam mengungkap kasus tersebut. Namun, Jamian mengingatkan bahwa komitmen penegakan hukum harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika perkara melibatkan pihak-pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, menilai kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden dan sejumlah petinggi negara merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap remeh.
Tasman meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut mengambil peran strategis dalam membantu aparat mengungkap aspek teknis penyadapan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan pejabat tinggi negara. Jangan hanya berhenti pada siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi harus ditelusuri sampai ke akar persoalannya. Kami mendukung Kapolri untuk melakukan pembenahan dan membersihkan institusi dari berbagai penyimpangan,” kata Tasman.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang berhadapan dengan hukum.
Tasman juga mengingatkan pentingnya pembenahan internal seluruh institusi negara sebagaimana yang ditekankan Presiden Prabowo. Baginya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan yang kuat dan penindakan terhadap setiap pelanggaran.
Gerindra Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh kejelasan. Mereka berharap penyidik bekerja secara profesional, mengungkap seluruh fakta, serta memastikan setiap pihak yang terbukti bersalah menerima konsekuensi hukum tanpa pengecualian.
Meski demikian, Gerindra mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, sehingga pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. (Tim/FX)
