Ternate – Isu integritas dalam pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara kembali menguat di tengah peringatan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, terkait potensi operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap bermula dari lemahnya pengawasan dan integritas.
Dalam kegiatan Gebyar Pelaku Usaha yang digelar BPBJ, Sarbin menegaskan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu titik paling rawan penyimpangan. Ia mengingatkan bahwa meskipun sistem telah dibangun dengan cukup baik melalui berbagai regulasi dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun faktor integritas tetap menjadi kunci utama.
“Sistem kita sudah sangat lengkap. Tapi yang harus diperbaiki adalah hati dan integritas,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan akan transparansi berbasis data menjadi semakin penting. Dalam konteks inilah, peran teknologi informasi mulai mendapat sorotan sebagai solusi untuk memperkuat pengawasan publik.
IT Support dari The Fores Express menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung penyediaan data pengadaan secara real time. Dukungan ini dinilai strategis dalam mendorong keterbukaan informasi, sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek.
Dengan sistem berbasis data real time, informasi terkait proses pengadaan diharapkan dapat diakses dan dipantau secara lebih cepat, akurat, dan transparan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol publik di tengah masih adanya persepsi bahwa proses tender belum sepenuhnya berjalan secara adil dan terbuka.
Sementara itu, Sarbin juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui transparansi yang nyata. Ia mengapresiasi langkah-langkah keterbukaan yang telah dilakukan pemerintah daerah, namun kembali menegaskan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas.
“Kalau sistem, integritas, dan pengawasan berjalan bersama, maka potensi masalah bisa ditekan,” katanya.
Dengan adanya dukungan teknologi seperti yang diinisiasi oleh The Fores Express, diharapkan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara dapat semakin kuat, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi yang selama ini menjadi sorotan. (Tim/FX)
