Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara yang digelar sebagai upaya memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Kegiatan yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota itu membahas perkembangan inflasi terkini menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, termasuk langkah strategis pengendalian harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di daerah.
Berdasarkan pemaparan dalam forum tersebut, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi year to date (ytd) tertinggi di Maluku Utara hingga April 2026, yakni sebesar 2,77 persen. Beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di antaranya tarif angkutan udara, cabai rawit, tomat, serta sejumlah komoditas perikanan.
Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi pangan tetap lancar dan stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia, terutama menjelang momentum Idul Adha yang berpotensi meningkatkan permintaan pasar.
Selain pengendalian inflasi, agenda tersebut juga menyoroti percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Ternate hadir didampingi Kepala BP2RD Kota Ternate sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah.
Usai kegiatan, Kepala BP2RD Kota Ternate mengatakan pihaknya terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
“Kami di BP2RD terus melakukan penguatan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital. Ini menjadi langkah penting agar pengelolaan PAD lebih transparan, efektif, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi,” ujarnya usai mengikuti High Level Meeting TPID dan TP2DD.
Ia menambahkan, digitalisasi daerah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan inflasi.
“Sinergi antara TPID dan TP2DD sangat penting. Pengendalian inflasi harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keuangan daerah. Dengan digitalisasi, pemerintah bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Ternate berharap koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pelayanan publik yang lebih modern dan efisien. (Fahmi/FX)
