Ternate – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Mochtar Hasim, turut mendampingi Wali Kota Ternate dalam kegiatan High Level Meeting TPID & TP2DD Se-Maluku Utara yang digelar di Ternate, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Iduladha serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah.”
Usai kegiatan, Mochtar Hasim mengatakan sinergi antara TPID dan TP2DD menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
“Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah harus berjalan beriringan. Dengan sistem transaksi yang semakin baik dan pengawasan yang optimal, stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga,” kata Mochtar.
Ia menambahkan, BP2RD Kota Ternate mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperkuat elektronifikasi transaksi daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Wali Kota Ternate menegaskan bahwa kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan masyarakat.
Berdasarkan pemaparan perkembangan inflasi April 2026, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi year to date (ytd) sebesar 2,77 persen. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain tarif angkutan udara, cabai rawit, tomat, serta sejumlah komoditas ikan.
Pemerintah Kota Ternate juga terus memperkuat pengawasan pasar melalui satuan tugas (Satgas) pengawasan guna mengantisipasi lonjakan harga maupun potensi penimbunan barang kebutuhan pokok menjelang Idul Adha.
Selain itu, TPID Kota Ternate juga melakukan koordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca dan potensi gangguan distribusi pangan dan logistik di wilayah Maluku Utara.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Ternate berharap sinergi antarinstansi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dapat semakin diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik yang lebih efektif. (Fahmi/FX)
