Ternate – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, menjadi salah satu suara paling tegas dalam Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan stakeholder lintas sektoral yang membahas ketersediaan LPG non-subsidi (NPSO) di tengah tekanan geopolitik global.
Dalam forum tersebut, Husni secara khusus menyoroti pentingnya langkah konkret dari Pertamina untuk menjamin ketersediaan LPG di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sofifi harus segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang.
“Pertamina harus mulai memikirkan pembangunan SPBE di Sofifi. Ini penting untuk menjawab persoalan distribusi yang selama ini terjadi,” tegas Husni.
Selain itu, ia juga mendorong adanya langkah cepat dalam jangka pendek, yakni dengan memperkuat peran agen LPG melalui penambahan armada, khususnya armada laut. Menurutnya, kondisi geografis Maluku Utara yang berbasis kepulauan menuntut kesiapan distribusi yang tidak hanya bergantung pada jalur terbatas.
“Penambahan armada laut menjadi penting agar kebutuhan LPG di seluruh wilayah bisa terpenuhi secara merata,” ujarnya.
FGD yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, turut mengungkap berbagai persoalan dalam distribusi LPG. Mulai dari tanggung jawab distribusi yang dinilai harus diperkuat di tingkat Pertamina, kebutuhan regulasi khusus untuk wilayah kepulauan, hingga persoalan teknis seperti biaya bongkar muat.
Bank Indonesia dalam forum tersebut juga mencatat adanya kenaikan harga LPG rata-rata sebesar 17 persen. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sejalan dengan itu, terungkap bahwa tingkat penggunaan LPG di Maluku Utara masih relatif rendah, yakni sekitar 4 persen dari pengguna pengguna Minyak tanah. Selisih harga yang tipis dengan minyak tanah akan menjadi salah satu penyebab utama.
Kenaikan harga LPG dinilai berpotensi mendorong masyarakat kembali beralih ke minyak tanah, terutama karena selisih harga yang semakin tipis.
Berbagai usulan pun mengemuka dalam forum, mulai dari penambahan jalur distribusi seperti Ambon–Ternate, optimalisasi tol laut, hingga opsi distribusi langsung dari Sorong ke Ternate untuk menekan biaya logistik.
Sementara itu, Dinas ESDM Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan SPBE harus menjadi fokus utama ke depan guna memperkuat ketahanan energi daerah.
Melalui FGD ini, diharapkan muncul langkah konkret dan kebijakan strategis yang mampu menjawab persoalan distribusi LPG di Maluku Utara, sekaligus memastikan ketersediaan energi yang merata bagi masyarakat. (Tim/FX)
