Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pertamina dan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektoral menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas ketersediaan serta pola distribusi LPG non-subsidi (NPSO) di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir. Ia menegaskan bahwa tantangan distribusi energi di wilayah kepulauan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, Pertamina, dan seluruh stakeholder agar pasokan tetap terjaga dan merata.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan krusial mengemuka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maluku utara menilai tanggung jawab distribusi LPG seharusnya berada pada Pertamina, sementara agen hanya berperan sebagai penyalur. Karena itu, penguatan peran dan tanggung jawab Pertamina dinilai penting dalam memastikan distribusi berjalan efektif.
Dinas ESDM Maluku Utara turut mendorong adanya regulasi khusus terkait pola distribusi LPG di wilayah kepulauan, termasuk perlakuan khusus dalam sistem penyaluran. Usulan penambahan armada kapal serta pembukaan jalur distribusi baru juga menjadi perhatian untuk menjamin ketersediaan pasokan.
Dari daerah, Disperindag Halmahera Barat menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi,Namun, distribusi LPG dinilai lebih kompleks dibandingkan minyak tanah karena adanya komponen biaya tambahan seperti jasa bongkar muat. Untuk itu, diusulkan agar pemerintah daerah menyusun peraturan daerah (Perda) guna mengatur biaya tersebut.
Selain itu, aspek pengawasan juga menjadi sorotan, termasuk adanya potensi intervensi kepentingan dalam distribusi. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan sistem baru, termasuk penertiban penjualan LPG eceran di tingkat kios.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sofifi sebagai solusi jangka panjang. Ia juga menekankan perlunya langkah cepat melalui penambahan armada laut untuk memastikan kebutuhan LPG di seluruh wilayah terpenuhi.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat kenaikan harga LPG rata-rata mencapai 17 persen. BI juga mempertanyakan penggunaan skema charter kapal, mengingat adanya jalur Ambon-Ternate yang dapat dimanfaatkan meskipun belum memiliki standar tarif yang jelas.
Dinas Perhubungan Provinsi menambahkan bahwa pemerintah telah mengupayakan penambahan rute tol laut, termasuk ke wilayah Halmahera Selatan dan berbagai wilayah lainnya. Pelibatan Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dinilai penting untuk mendukung kelancaran distribusi, termasuk rencana penguatan rute Ambon-Ternate.
Dalam penutupannya, Sekda Maluku Utara mengungkapkan bahwa tingkat penggunaan LPG di daerah ini masih tergolong rendah, sekitar 4 persen. Jadi solusi harus secepatnya di temukan,
Kenaikan harga LPG dinilai berpotensi mendorong masyarakat kembali beralih ke minyak tanah, terutama karena selisih harga yang semakin tipis.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi jalur distribusi, termasuk kemungkinan membuka jalur langsung dari Sorong ke Ternate sebagai alternatif yang lebih efisien.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan distribusi LPG yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di Maluku Utara. (Tim/FX)
