Maluku Utara – Penunjukan H. Abdul Hamid Payapo alias Haji Mito sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara terus menuai sorotan dari berbagai kalangan di Maluku Utara.
Kali ini, kritik datang dari salah satu Ketua Bidang Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Utara, Hastomo B. Tawary. Ia menilai, pemerintah pusat harus mempertimbangkan secara serius aspek integritas dan rekam jejak dalam penempatan pejabat strategis yang mengelola proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah.
Menurut Hastomo, penunjukan figur yang pernah disebut dalam pusaran perkara dugaan suap proyek berpotensi menimbulkan reputational risk bagi institusi pemerintah, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, rekam jejak pejabat sangat penting. Ketika nama seseorang pernah muncul dalam dokumen perkara korupsi, maka pemerintah harus memahami bahwa ada reputational risk yang muncul terhadap institusi,” tegas Hastomo.
Ia mengatakan, persoalan tersebut bukan semata-mata soal status hukum seseorang, melainkan menyangkut tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional.
Selain itu, Hastomo juga menyoroti potensi conflict-of-interest risk by history of association, terutama jika pejabat yang ditunjuk memiliki relasi lama dengan jaringan kontraktor atau pihak-pihak yang sebelumnya pernah berada dalam lingkaran proyek yang sama.
“Yang menjadi kekhawatiran publik bukan hanya soal hukum, tetapi adanya conflict-of-interest risk by history of association. Relasi lama dengan kontraktor atau pola hubungan masa lalu berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Kepala BPJN merupakan jabatan strategis yang memiliki kewenangan besar terhadap pelaksanaan proyek jalan dan hubungan langsung dengan para kontraktor di lapangan. Karena itu, figur yang ditempatkan harus benar-benar mampu menjaga kepercayaan publik.
“Jangan sampai keputusan ini justru membuka kembali ruang bagi praktik-praktik lama yang selama ini menjadi sorotan masyarakat,” katanya.
Hastomo juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih selektif dalam menunjuk pejabat strategis, terutama pada institusi yang mengelola anggaran besar dan rawan penyimpangan.
“Kalau pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, maka aspek integritas harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pertimbangan administratif,” tandasnya.
Ia pun meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek di BPJN Maluku Utara guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Maluku Utara tidak boleh lagi menjadi ruang aman bagi praktik-praktik yang mencederai pembangunan dan merugikan keuangan negara,” pungkasnya. (Tim/FX)
