Ternate – Aksi protes warga Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, yang sempat memicu kemacetan akibat penutupan ruas jalan pada Jumat (24/4/2026), berhasil diredam secara cepat dan humanis oleh Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Aksi tersebut dipicu oleh penertiban lahan parkir di kawasan pasar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate. Warga menilai langkah tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, khususnya bagi pedagang dan juru parkir setempat.
Situasi yang sempat memanas itu tidak berlangsung lama. Rizal Marsaoly turun langsung ke lokasi tanpa menunggu eskalasi lebih jauh. Di tengah jalan yang sempat diblokade warga, ia membuka ruang dialog terbuka, mendengarkan keluhan masyarakat, sekaligus meredakan ketegangan.
Dalam pertemuan tersebut, Rizal menegaskan bahwa penertiban bukan dimaksudkan untuk menghilangkan sumber penghidupan warga, melainkan bagian dari upaya penataan kawasan pasar agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan prosedur di lapangan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat. Penataan ini akan dievaluasi bersama agar menghasilkan solusi yang adil bagi pedagang, juru parkir, dan masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan persuasif tersebut mendapat respons positif. Warga yang sebelumnya memblokade jalan secara sukarela membuka akses dan membubarkan diri dengan tertib. Suasana yang sempat tegang berubah menjadi kondusif, bahkan diwarnai interaksi hangat antara warga dan pemerintah.
Salah satu warga, Hasan, mengaku mengapresiasi kehadiran langsung Sekot di tengah situasi yang memanas.
“Kami tidak menyangka beliau datang langsung dan mau mendengar. Cara seperti ini yang kami harapkan. Kami percaya akan ada solusi yang baik,” ungkapnya.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi aparatur pemerintah dalam menangani penertiban di ruang publik, khususnya di kawasan pasar tradisional. Pendekatan komunikatif dan respons cepat pimpinan daerah terbukti efektif dalam mencegah konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perhubungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja terus berkoordinasi dengan Sekretaris Kota untuk merumuskan skema penataan parkir yang lebih inklusif, tidak memberatkan masyarakat kecil, namun tetap sejalan dengan aturan tata ruang kota.
Langkah cepat ini sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan kebijakan publik berjalan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. (Fahmi/FX)
