PPN Ternate Fasilitasi 70 Nelayan Malut Tingkatkan Kompetensi Awak Kapal

Ternate – Puluhan nelayan dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara kini mendapat kesempatan meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tanpa harus meninggalkan daerah. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate menghadirkan instruktur dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kepada 70 nelayan.

Kegiatan yang berlangsung mulai 24 September hingga 3 Oktober 2026 tersebut difasilitasi langsung PPN Ternate di Kota Ternate. Program ini mencakup pelatihan Basic Safety Training for Fishing (BSTF) II, Sertifikasi Kompetensi Nelayan (SKN) bidang Nautika dan Teknika, upgrading Ankapin/Atkapin Tingkat III, hingga ujian Ankapin/Atkapin Tingkat III.

Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada nelayan Maluku Utara dalam memenuhi persyaratan kompetensi awak kapal.

Menurut Amirullah, nelayan selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya tambahan jika harus mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Ambon. Karena itu, PPN Ternate mengambil peran dengan memfasilitasi kedatangan tim pengajar BP3 Ambon ke Ternate.

“Kami dari PPN Ternate memfasilitasi agar lebih efektif dan efisien, sehingga nelayan tidak perlu ke Ambon. BP3 Ambon kami datangkan ke sini sebagai tim pengajar,” ujar Amirullah, Kamis (24/9/2026).

Ia menjelaskan, pendidikan dan pelatihan tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan awak kapal memiliki kompetensi sebelum menjalankan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan.

Dari 70 peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 55 orang merupakan nakhoda kapal, sementara 15 peserta lainnya merupakan kepala kamar mesin (KKM).

Amirullah menegaskan, sertifikasi kompetensi menjadi bukti bahwa awak kapal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai bidang dan kelas kapal yang dinahkodai.

Hal itu dinilai penting karena aktivitas di laut memiliki berbagai risiko, mulai dari kondisi gelombang hingga potensi kecelakaan selama pelayaran maupun kegiatan penangkapan ikan.

“Dengan pendidikan dan pelatihan ini mereka mendapatkan sertifikat, seperti naik kelas. Sertifikat yang sebelumnya dimiliki dilakukan penyesuaian melalui upgrading, bukan berarti tidak berlaku, tetapi diperbarui atau ditingkatkan,” jelasnya.

Sementara itu, Instruktur Ahli Muda/Katimja Pelatihan BP3 Ambon, Ekadasa Priantara, S.T., M.Si., mengatakan pelatihan tersebut bertujuan melengkapi awak kapal dengan sertifikat kompetensi sesuai kelas kapal.

Ia menyebut perwira maupun anak buah kapal (ABK) wajib memiliki sertifikat kompetensi sebelum menjalankan tugas di laut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan kegiatan untuk melengkapi awak kapal dengan sertifikat sesuai kelas kapalnya. Sesuai arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwira maupun ABK wajib memiliki sertifikat,” katanya.

Untuk memperoleh sertifikat Ankapin/Atkapin Tingkat III, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki buku pelaut, Basic Safety Training (BST), serta mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang masing-masing.

Bidang Nautika diperuntukkan bagi nakhoda, sedangkan bidang Teknika berkaitan dengan kompetensi kepala kamar mesin.

Ekadasa menjelaskan, skema percepatan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut memungkinkan awak kapal memenuhi tahapan peningkatan sertifikasi melalui proses yang lebih singkat dibandingkan jalur reguler yang membutuhkan waktu dan persyaratan lebih panjang.

Bagi Amirullah, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada 70 peserta yang mengikuti pelatihan saat ini. Ia berharap program serupa dapat diperluas sehingga semakin banyak nelayan Maluku Utara memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.

Ia juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya ikut mengambil peran dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi awak kapal.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini menjadi titik awal bagi nelayan-nelayan selanjutnya untuk bisa mengikuti program seperti ini. Bukan hanya PPN yang memfasilitasi, tetapi juga Dinas Perikanan dan Kelautan maupun instansi terkait lainnya,” pungkas Amirullah.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia perikanan di Maluku Utara, khususnya awak kapal yang menjadi bagian penting dalam keselamatan dan keberlangsungan aktivitas perikanan di laut. (Tim/FX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *