Maluku Utara – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (DPC KAI) Kota Tidore Kepulauan masa bakti 2026–2029 resmi terbentuk dan mulai menjalankan peran organisasi setelah menerima Surat Keputusan dari DPD KAI Maluku Utara. Kepengurusan tersebut kemudian dilantik pada 9 April 2026 di Ternate sebagai bagian dari konsolidasi organisasi advokat di daerah.
Ketua DPC KAI Tidore Kepulauan, Suarez Yanto Yunus, menyampaikan bahwa mandat yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan organisasi yang akan dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, kepengurusan baru akan fokus pada penguatan peran advokat dalam mendukung sistem hukum yang berintegritas.
Sebagai langkah awal, DPC KAI Tidore Kepulauan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Kerja sama tersebut diarahkan untuk melibatkan aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Selain itu, organisasi advokat ini juga menyiapkan agenda strategis berupa dialog dan diskusi publik yang akan mengangkat isu-isu hukum aktual. Salah satu fokus utama dalam waktu dekat adalah pembahasan terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dinilai penting untuk dipahami oleh masyarakat maupun praktisi hukum di daerah.
DPC KAI Tidore Kepulauan juga menargetkan peningkatan literasi hukum melalui berbagai program seperti pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum. Program tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pemahaman hukum sekaligus memperkuat pelayanan advokasi.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, DPC KAI Tidore Kepulauan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara secara umum. Dukungan dari pengurus pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program kerja secara optimal dan berkelanjutan. (Tim/FX)
